Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Condong ke Blok Timur

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965 condong ke blok Timur. Kebijakan ini dijalankan di bawah pimpinan Presiden Ir. Soekarno yang merangkap sebagai pemimpin militer dan kepala negara pada masa itu, dengan tujuan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional melalui aliansi strategis dengan negara-negara komunis dan anti-Barat.

Pada masa ini, Indonesia mengadopsi politik luar negeri yang dikenal dengan istilah Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, yang mencerminkan upaya Soekarno untuk menyatukan berbagai kekuatan politik dalam negeri sekaligus mengarahkan hubungan luar negeri ke arah blok Timur.

Penekanan pada kerjasama dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok menjadi ciri utama, disertai dengan sikap keras terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat. Indonesia juga menempuh langkah konfrontasi militer dengan Malaysia dalam rangka menentang pembentukan federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme.

Pengaruh Perang Dingin dan Hubungan dengan PBB

Situasi Perang Dingin sangat mempengaruhi arah politik luar negeri Indonesia. Soekarno memilih untuk menjauh dari Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan lebih condong ke blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Hal ini tercermin dari keputusan Indonesia untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1964 sebagai protes terhadap dukungan PBB terhadap Malaysia dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Keputusan ini menandai puncak ketegangan politik luar negeri Indonesia dan menunjukkan komitmen kuat Soekarno untuk melawan pengaruh Barat di kawasan Asia Tenggara.

Strategi dan Dampak Politik Nasakom

Politik Nasakom menjadi instrumen bagi Soekarno untuk mengharmoniskan berbagai kekuatan politik dalam negeri sekaligus membentuk kebijakan luar negeri yang independen dan berani mengambil sikap tegas di panggung internasional. Namun, politik ini juga menimbulkan ketegangan internal yang akhirnya berkontribusi pada perubahan rezim pada pertengahan 1960-an.

Menurut laporan Kompas, kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin memperlihatkan kecenderungan kuat untuk menjalin hubungan dengan negara-negara komunis dan menentang dominasi Barat, yang sekaligus mencerminkan dinamika global Perang Dingin saat itu.

Sejarah Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Konfrontasi Indonesia-Malaysia menjadi salah satu puncak dari politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin. Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang menurut Soekarno merupakan bentuk neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Konflik ini berlangsung dengan eskalasi militer dan diplomatik antara tahun 1963 hingga 1966.

Langkah ini mempertegas posisi Indonesia yang condong ke blok Timur dan menentang aliansi Barat di wilayah tersebut.

Penutup dan Kondisi Terkini

Politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin menunjukkan arah yang jelas condong ke blok Timur sebagai bagian dari strategi menghadapi Perang Dingin dan memperkuat kedaulatan nasional. Kebijakan ini membawa Indonesia ke dalam dinamika yang kompleks baik di dalam negeri maupun di panggung internasional.

Meski masa Demokrasi Terpimpin berakhir pada 1965/1966, pengaruh kebijakan luar negeri pada periode ini masih menjadi bagian penting dalam sejarah diplomasi Indonesia.