Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Condong ke Blok Timur

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) condong ke blok Timur, dengan penekanan pada hubungan yang lebih erat dengan negara-negara komunis. Hal ini terjadi setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan sistem pemerintahan tunggal oleh Presiden Soekarno.

Selama periode ini, Indonesia meninggalkan sikap netral dan bebas aktif yang diperkenalkan Mohammad Hatta pada 2 September 1948. Indonesia lebih aktif dalam konfrontasi dengan blok Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, sambil mempererat hubungan dengan Uni Soviet dan Tiongkok.

Periode Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dinamika dalam politik luar negeri Indonesia. Soekarno memanfaatkan momentum Perang Dingin (setelah 1945) untuk memperkuat posisi politik Indonesia di kancah internasional dengan mendukung Gerakan Non-Blok sekaligus mengambil sikap tegas menentang kolonialisme dan imperialisme Barat.

Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin lebih condong kepada blok Timur karena beberapa faktor, antara lain:

• Kebutuhan dukungan politik dan militer dari Uni Soviet dan negara komunis lainnya untuk menghadapi konflik-konflik internal dan eksternal.
• Penolakan terhadap pengaruh Barat yang dianggap sebagai bentuk neo-kolonialisme.
• Penguatan posisi ideologis Soekarno yang mengedepankan sosialisme dan anti-imperialisme.

Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan sikap, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung dan pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB) yang resmi dikukuhkan pada KTT Beograd 1961.

Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok

Konferensi Asia Afrika yang digelar pada 18-24 April 1955 di Bandung menjadi tonggak penting dalam politik luar negeri Indonesia. Meski KAA berlangsung sebelum masa Demokrasi Terpimpin, namun prinsip-prinsip yang dihasilkannya tetap menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri Indonesia pada masa tersebut.

Gerakan Non-Blok yang lahir dari semangat KAA juga memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan tanpa harus berpihak pada blok Barat atau Timur secara penuh. Namun, dalam praktiknya, Indonesia lebih aktif berinteraksi dengan blok Timur, terutama dalam hal kerjasama ekonomi dan militer.

Pengaruh Peristiwa Politik Dalam Negeri

Peristiwa politik dalam negeri seperti G30S/PKI pada 1 Oktober 1965 dan pengeluaran Supersemar pada 11 Maret 1966 turut mempengaruhi arah politik luar negeri Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, arah politik luar negeri mulai bergeser, namun selama Demokrasi Terpimpin, kecenderungan masih kuat ke blok Timur.

Dampak dan Reaksi Internasional

Kecenderungan Indonesia ke blok Timur menimbulkan reaksi beragam dari negara-negara Barat yang melihatnya sebagai ancaman ideologis selama Perang Dingin. Pada saat yang sama, hubungan dengan negara-negara komunis semakin erat, memberikan Indonesia posisi strategis di Asia Tenggara.

Menurut laporan Kompas, kebijakan ini juga berdampak pada hubungan Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang sempat memanas hingga Indonesia keluar dari PBB pada 1965 karena konflik dengan Malaysia dan dukungan barat terhadap negara tersebut.

"Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin memprioritaskan hubungan dengan blok Timur sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme Barat," ujar pengamat politik internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Suryo Wibowo.

Kesimpulan dan Status Terkini

Masa Demokrasi Terpimpin menandai fase penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia dengan kecenderungan condong ke blok Timur. Sikap ini dipengaruhi oleh dinamika politik global Perang Dingin dan konteks politik domestik yang kompleks. Setelah masa ini berakhir pada 1966, arah politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan signifikan.